Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI) komit membangun tata kelola artificial intelligence/AI (kecerdasan buatan) yang inklusif dan berimbang.
Negara ini berperan menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.
“Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi RI), Meutya Hafid pada Selasa (11/2/2025).
Pernyataan ini disampaikannya dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian Pertemuan Tingkat Tinggi Aksi Kecerdasan Buatan atau AI Action Summit (KTT AIAS) yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 10-11 Februari 2025.
Indonesia menyoroti pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global dan sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.
Negara ini mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.
“AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” ucapnya.
Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.
“Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,” ucapnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya. (adm)
Sumber: detik.com
